Kontroversi Usulan Naik Gaji DPRD DKI Jakarta di Tengah Pandemi Covid-19

Upah dan sokongan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah atau DPRD DKI Jakarta diusulkan naik jadi Rp 8,38 miliar, persisnya Rp 8.383.791.000 dalam satu tahun pada 2021. Berita itu jadi masalah sebab tampil di tengah-tengah wabah Covid-19.

Ini tersingkap dalam Gagasan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta, dari hasil persetujuan pemerintahan propinsi DKI Jakarta bersama DPRD yang sudah menyetujui nilai Peraturan Umum Bujet-Prioritas Plafon Bujet Sesaat (KUA-PPAS) untuk Bujet Penghasilan dan Berbelanja Wilayah (APBD) 2021, dengan besaran nilainya Rp 82,5 triliun.

Berdasar data perancangan bujet RKT yang didapat Liputan6.com, Rabu (12/2/2020) upah itu berbentuk penghasilan langsung, penghasilan tidak langsung, aktivitas publikasi, dan reses.

Nanti, tiap anggota DPRD DKI Jakarta akan memperoleh upah bulanan yaitu sejumlah Rp 173 juta atau persisnya Rp 173.249.250 saat sebelum dipotong pajak pendapatan yang terbagi dalam uang representasi, paket, sokongan keluarga, kedudukan, beras, komisi, tubuh, perumahan, komunikasi, dan transportasi.

Untuk penghasilan tidak langsung itu capai Rp 143.400.000 per bulan atau 1.720.800.000 per tahun. Lantas ada pula penghasilan tidak langsung yang lain yang dalam satu tahun capai Rp 264 juta dalam satu tahun.

Lalu untuk aktivitas publikasi dan reses keseluruhannya dalam setahun DPRD DKI memperoleh Rp 4.320.000.000.

Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta Basri Baco, besaran nilai itu sebab ada penyesuian RKT DPRD DKI pada tahun 2021 karena, tertimpangan di antara legislatif dan eksekutif. Ia juga berpandangan ini masih juga dalam step lumrah.

"Sarana dan sokongan eksekutif dan legislatif juga berbeda, kami sedang sesuaikan. Walaupun berbeda dengan eksekutif tetapi sekurang-kurangnya, tidak berbeda jauh lah," sebut Basri Rabu (2/12/2020).

Ia menjelaskan, DPRD DKI tidak asal menetapkan numerasi. Basri kembali lagi memperjelas rekonsilasi RKT untuk masing-masing anggota dewan masih mengikut batas dan beberapa aturan berkaitan pengaturan penghasilan untuk legislatif.

"Seluruh ada juga dalam ketentuan, kita jangan keluar dari sana dan tidak bisa. Jadi masih step lumrah apa yang lagi dilakukan oleh rekan-rekan dewan," papar Basri.

Dalam KUA-PPAS itu, ada peningkatan bujet untuk Gagasan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta yang capai Rp 888.681.846.000. Jika dipisah dengan 106 anggota DPRD DKI, karena itu keseluruhan bujet yang disodorkan untuk tahun 2021 capai Rp 8.383.791.000 per anggota DPRD.

akibat keliru dalam memilih situs slot Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Partai Kebersamaan Indonesia, Michael Victor Sianipar memberikan instruksi, semua anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk menampik perancangan yang sedang tersebar berkenaan peningkatan Gagasan Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan jadi Rp888 miliar.

Menurut dia, tidak cantik jika hak-hak anggota DPRD alami peningkatan ketika wabah Covid-19 berlangsung dan beberapa orang sedang kehilangan pekerjaan atau alami pengurangan penghasilan.

"Kami dari faksi DPW PSI memutus menampik bujet ini. Kondisi ekonomi sedang berat. Pengangguran naik. Sekarang ini khalayak memerlukan keteladanan dari beberapa pimpinannya, dan itu perlu diperlihatkan oleh wakil rakyat yakni dengan menampik peningkatan penghasilan," ucapnya dalam info tercatatnya, Senin (30/11/2020).

Ia menerangkan, pengkajian bujet yang tersangkut hak-hak anggota dewan telah lewat meeting di intern PSI di antara fraksi dan DPW, bahkan juga telah ditanyakan dengan DPP.

Tetapi, Ketua Panitia Spesial Gagasan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta M Taufik menjelaskan, waktu meeting pimpinan kombinasi (rapimgab) pengaturan RKT DPRD DKI, Fraksi PSI telah menyepakati bujet Rp 888,6 miliar itu. Tetapi, di luar meeting mengatakan ada penampikan ada bujet itu.

"PSI sepakat dan tanda-tangan di pertemuan pimpinan kombinasi RKT DPRD DKI. Tetapi, kok, malahan berbicara aneh-aneh menampik di luar. Jangan demikian lah, harus fair. Ingin terima RKT, tetapi nama pengin bagus di luar. Ini namanya menghancurkan lembaga," kata Taufik.

Ia menerangkan bujet itu masih berupa draf saran. Disamping itu bujet itu bukan hanya untuk menggaji 106 anggota dewan, tetapi untuk aktivitas anggota dewan sepanjang setahun.

"Angka Rp 888 miliar untuk keseluruhnya aktivitas. Ini bukanlah upah anggota dewan. Jika upah Rp 800 juta satu bulan, oke dong," sebut ia.

Jika pengin lakukan penampikan, Taufik minta Fraksi PSI lakukan pembicaraan dalam komunitas meeting bukan penampikan di luar.

"Perwakilan Fraksi PSI semestinya berdiskusi dalam (rapat), tak perlu pencitraan menampik RKT," terangnya.

Periset Komunitas Warga Perduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, akui tidak terkejut dengan melesatnya bujet DPRD dalam Dalam KUA-PPAS 2021. Ia menjelaskan, peningkatan bujet aktivitas DPRD memanglah bukan hal baru.

"Tiap perbincangan bujet di DPRD, rumor peningkatan bujet untuk DPRD sebagai pembahas terus tampil. Hal yang juga sama berlangsung dalam pengkajian RAPBN di DPR," tutur Lucius.

Tetapi, ia menambah, peningkatan bujet untuk aktivitas DPRD di tengah-tengah wabah adalah suatu hal yang tidak logis. Semestinya katanya, kelebihan bujet itu didistribusikan untuk menolong rakyat yang kesusahan di tengah-tengah wabah.

Lucius menyangka ada seperti sepakat di antara Pemprov dan DPRD DKi Jakarta dalam jaga bujet yang tidak lumrah. "Pemprov kelihatannya tidak berdaya di depan DPRD untuk suport politik tiap peraturan pemprov," kata Lucius.

Hal seirama disampaikan pemerhati peraturan khalayak dari Kampus Trisakti Trubus Rahadiansyah. Menurut dia, peningkatan bujet DPRD itu tidak pas sebab keadaan ekonomi sekarang ini sedang turun karena wabah.

Trubus setuju dengan Lucius. Dia menyangka salah satunya pemicunya sebab Pemprov DKI tidak terbuka. Oleh karenanya, Trubus minta Pemprov DKI Jakarta berlaku terbuka berkaitan APBD 2021.

"Pemprov harus buka diri, harus diterangkan beberapa angka (APBD) itu ke khalayak," katanya.

Kecuali melesatnya bujet untuk DPRD DKI pada APBD DKI 2021, rumor yang lain disorot oleh beberapa faksi ialah berkaitan transparan bujet. Hal tersebut dikatakan oleh Trubus. Ia menjelaskan, transparan APBD DKI jelek sebab susah dijangkau oleh khalayak.